Prosedur Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan

Prosedur Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan

11 January 2016 Admin

PERIZINAN ONLINE


Persyaratan Permohonan Bidang Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal

  • Rekaman pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
  • Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  • Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah Badan Usaha Indonesia;
  • Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  • Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart atau uraian kegiatan usaha sektor jasa;
  • Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila di persyaratkan;
  • Permohonan ditandatangani di atas materai cukup dikoreksi oleh perusahaan dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;

Izin usaha/Izin Perluasan (Khusus dibidang Industri)/Izin Usaha Perluasan/Izin Usaha Merger/Pendaftaran (Khusus di Bidang Kepariwisataan)

  • Rekaman perizinan yang dimiliki berupa pendaftaran/izin prinsip/surat persetujuan penanaman modal/izin usaha/izin dinas/kementerian terkait;
  • Rekaman akta pendirian dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM serta Akta Perubahannya dengan persetujuan/pemberitahuan perubahannya;
  • Rekaman NPWP Perusahaan;
  • Rekaman Bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan berupa :
  • Rekaman Akta Jual Beli atas nama perusahaan;
  • Rekaman Sertifikat Hak Atas Tanah;
  • Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  • Rekaman Perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau bangunan;
  • Rekaman Perizinan pinjam pakai/
  • Rekaman dokumen dan persetujuan/pengesahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  • Rekaman Izin Lingkungan untuk perusahaan yang telah memiliki AMDAL dan UKL-UPL;
  • Hasil Pemeriksaan Lapangan (bila diperlukan);
  • Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) triwulan terakhir;
  • Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan peraturan daerah setempat;
  • Permohonan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan bermaterai cukup dan cap perusahaan;
  • Surat Kuasa Asli bermaterai cukup dan cap perusahaan, bila pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, menunjukkan identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas asli disertai dengan melampirkan rekaman identitas pemberi dan penerima kuasa;
  • Proses/alur produksi (flow chart of production) untuk permohonan izin perluasan (khusus di bidang industri)/izin usaha perluasan ditambah persyaratan;
  • Rekapitulasi jenis dan kapasitas produksi, investasi dan sumber pembiayaan dari izin-izin usaha yang pernah dimiliki.

Prosedur

  • Pemohon memperoleh informasi mengenai tata cara pengajuan dan pemberian izin dari counter bidang penanaman modal;
  • Pemohon melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk kemudian diserahkan kepada petugas counter;
  • Petugas pemeriksa lapangan melakukan pemeriksaan lapangan sesuai dengan berkas yang diajukan;
  • Dalam hal tertentu sebagai media pertimbangan penerbitan izin dapat dilakukan rapat pembahasan antar instansi untuk membahas dapat/tidaknya izin diberikan.

Mekanisme Perijinan