Bidang Pelayanan Terpadu

Bidang Pelayanan Terpadu

11 January 2016 Admin
Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan terpadu penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana program dan rencana kerja Bidang;
2. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan terpadu;
3. perumusan, penetapan kebijakan, standarisasi dan pedoman teknis operasional pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal;
4. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal;
5. pengelolaan dokumen perizinan dan non perizinan;
6. penyelenggaraan pelayanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan penanaman modal;
7. penyelenggaraan Sistem Pelayanan Investasi Perizinan Sistim Elektronik (SPIPSE);
8. penyelenggaraan pelayanan fasilitasi penanaman modal ;
9. pelaksanaan pelayanan penanaman modal ;

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun rencana kerja Bidang;
2. menyiapkan bahan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. menyiapkan bahan standarisasi, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan terpadu penanaman modal;
4. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
5. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan fasilitasi penanaman modal;
6. menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan dan mekanisme kerja pelayanan penanaman modal;
8. menyiapkan bahan evaluasi, merumuskan dan melaporkan perkembangan pelayanan penanaman modal;
9. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
10. melaksanakan pembuatan laporan.

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Penanaman Modal sebagaimana dimaksud, membawahkan:
1. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Kepala Sub-Bidang Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal.